Sejarah Sistem Politik Indonesia
bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam
menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi
diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di
dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar
menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena
sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa
dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian,
tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan
proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus
dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem,
pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus
adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk
menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam
menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik
zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal
abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan
pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance
level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat,
lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan
perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau
dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan
ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input
menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi
sebuah sistem politik :
1. Kapabilitas
Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan
SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal
oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika
datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi
pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kapabilitas
Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian
rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang
diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula
dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kapabilitas
Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu
dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering
memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka
kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat
terkekang.
4. kapabilitas
simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif
membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan
yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5. kapabilitas
responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output,
output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau
adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas
responsif.
6. kapabilitas
dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam
dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki
kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam
kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower)
memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada
negara-negara berkembang.
Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat
proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:
a. Pembangunan
politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya
agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik
seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni
Sovyet atau tradisionalistik.
b. Pembangunan
politik pemerintah berupa stabilitas politik
PROSES POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses
politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
- Masa
prakolonial
- Masa
kolonial (penjajahan)
- Masa
Demokrasi Liberal
- Masa
Demokrasi terpimpin
- Masa
Demokrasi Pancasila
- Masa
Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara
sistematis dari aspek :
·
Penyaluran tuntutan
·
Pemeliharaan nilai
·
Kapabilitas
·
Integrasi vertikal
·
Integrasi horizontal
·
Gaya politik
·
Kepemimpinan
·
Partisipasi massa
·
Keterlibatan militer
·
Aparat negara
·
Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai
berikut :
1. Masa
prakolonial (Kerajaan)
·
Penyaluran tuntutan – rendah dan
terpenuhi
·
Pemeliharaan nilai – disesuikan
dengan penguasa atau pemenang peperangan
·
Kapabilitas – SDA melimpah
·
Integrasi vertikal – atas bawah
·
Integrasi horizontal – nampak hanya
sesama penguasa kerajaan
·
Gaya politik - kerajaan
·
Kepemimpinan – raja, pangeran dan
keluarga kerajaan
·
Partisipasi massa – sangat rendah
·
Keterlibatan militer – sangat kuat
karena berkaitan dengan perang
·
Aparat negara – loyal kepada
kerajaan dan raja yang memerintah
·
Stabilitas – stabil dimasa aman dan
instabil dimasa perang
2. Masa
kolonial (penjajahan)
·
Penyaluran tuntutan – rendah dan
tidak terpenuhi
·
Pemeliharaan nilai – sering terjadi
pelanggaran ham
·
Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk
bagi kepentingan penjajah
·
Integrasi vertikal – atas bawah
tidak harmonis
·
Integrasi horizontal – harmonis
dengan sesama penjajah atau elit pribumi
·
Gaya politik – penjajahan, politik
belah bambu (memecah belah)
·
Kepemimpinan – dari penjajah dan
elit pribumi yang diperalat
·
Partisipasi massa – sangat rendah
bahkan tidak ada
·
Keterlibatan militer – sangat besar
·
Aparat negara – loyal kepada
penjajah
·
Stabilitas – stabil tapi dalam
kondisi mudah pecah
3. Masa
Demokrasi Liberal
·
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi
sistem belum memadani
·
Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM
tinggi
·
Kapabilitas – baru sebagian yang
dipergunakan, kebanyakan masih potensial
·
Integrasi vertikal – dua arah, atas
bawah dan bawah atas
·
Integrasi horizontal- disintegrasi,
muncul solidarity makers dan administrator
·
Gaya politik - ideologis
·
Kepemimpinan – angkatan sumpah
pemuda tahun 1928
·
Partisipasi massa – sangat tinggi,
bahkan muncul kudeta
·
Keterlibatan militer – militer
dikuasai oleh sipil
·
Aparat negara – loyak kepada
kepentingan kelompok atau partai
·
Stabilitas - instabilitas
4. Masa
Demokrasi terpimpin
·
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi
tidak tersalurkan karena adanya Front nas
·
Pemeliharaan nilai – Penghormatan
HAM rendah
·
Kapabilitas – abstrak, distributif
dan simbolik, ekonomi tidak maju
·
Integrasi vertikal – atas bawah
·
Integrasi horizontal – berperan
solidarity makers,
·
Gaya politik – ideolog, nasakom
·
Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan
paternalistik
·
Partisipasi massa - dibatasi
·
Keterlibatan militer – militer masuk
ke pemerintahan
·
Aparat negara – loyal kepada negara
·
Stabilitas - stabil
5. Masa
Demokrasi Pancasila
·
Penyaluran tuntutan – awalnya
seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
·
Pemeliharaan nilai – terjadi
Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
·
Kapabilitas – sistem terbuka
·
Integrasi vertikal – atas bawah
·
Integrasi horizontal - nampak
·
Gaya politik – intelek, pragmatik,
konsep pembangunan
·
Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
·
Partisipasi massa – awalnya bebas
terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
·
Keterlibatan militer – merajalela
dengan konsep dwifungsi ABRI
·
Aparat negara – loyal kepada
pemerintah (Golkar)
·
Stabilitas stabil
6. Masa
Reformasi
·
Penyaluran tuntutan – tinggi dan
terpenuhi
·
Pemeliharaan nilai – Penghormatan
HAM tinggi
·
Kapabilitas –disesuaikan dengan
Otonomi daerah
·
Integrasi vertikal – dua arah, atas
bawah dan bawah atas
·
Integrasi horizontal – nampak,
muncul kebebasan (euforia)
·
Gaya politik - pragmatik
·
Kepemimpinan – sipil, purnawiranan,
politisi
·
Partisipasi massa - tinggi
·
Keterlibatan militer - dibatasi
·
Aparat negara – harus loyal kepada
negara bukan pemerintah
·
Stabilitas - instabil
No comments:
Post a Comment